31.10.10

Antara Tergoda dan Pede

Jakarta - Tergoda atau tidaknya, itu terserah dan bergantung juga pada faktor keteguhan. Begitu halnya dengan partai, yang hingga kini memilih berada “di luar” kelompok pemerintah. Entah memilih merahasiakan atau memang benar-benar dalam posisi bertahan, hanya mereka dan Tuhan yang tahu. Toh, suatu saat pasti akan tersibak tirainya.


Seperti yang dikemukakan Partai Gerindra dan Partai Hanura bahwa posisi masing-masing akan mendukung pemerintah jika yang dilakukan adalah sesuatu yang baik. Termasuk di dalamnya, hal-hal yang berpihak dan membela kepentingan rakyat banyak.

Di lain pihak, ada juga partai yang kini tergabung dalam koalisi pemerintahan masih tetap merasa percaya diri. Dari hasil survei yang mereka lakukan (dengan menanyakan kepada rakyat secara langsung) maka kinerja kadernya di jajaran menteri mendapat respon baik.

Berikut kutipan hasil wawancara, baik yang sempat termuat dalam surat kabar tempat saya kini bekerja (SP, red) ataupun harus teredit dengan alasan “halaman tidak cukup” (atau memang tidak layak hehe).

Gerindra
Ketua Umum Partai Gerindra Profesor Suhardi mengutarakan, sesuatu yang baik pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) maka akan didukung. Pihaknya mengkritisi dari sisi pola kerja, kebijakan dan sistem, misalnya yang terkait ekonomi kerakyatan.
“Apabila jalurnya benar untuk membela kepentingan rakyat dan mendahulukan kepentingan yang lebih besar maka kita dukung penuh. Namun, dalam persoalan ekonomi kapitalis, itu jelas tidak kita benarkan,” ujar Suhardi, Selasa (19/10).
Diutarakan bahwa sejauh ini pihaknya melihat ada beberapa menteri yang masih tidak atau kurang positif dalam melakukan kebijakan. Contoh konkritnya dalam hal kemacetan yang hingga kini belum teratasi atau masalah lingkungan hidup dengan kerusakan hutan yang cukup parah sehingga Indonesia masuk sebagai perusak hutan tercepat di dunia.
Menurutnya, itu beberapa gambaran menyangkut kinerja para menteri yang tidak beres dalam membuat prioritas. Hal-hal seperti itu menjadi indikator bahwa kinerja beberapa menteri perlu diperbaiki.
Diungkapkan Suhardi, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah. “Kita juga tidak ingin negeri ini mundur. Kalaupun ada pergantian pemerintah, jangan mulai dari nol. Tapi, kemudian melanjutkan maka yang sudah lebih baik akan meningkat,” katanya.
Dikemukakan, perlu ada perencanaan jangka panjang yang jelas dari pemerintah, sehingga bisa ada penjelasan dan berkelanjutan. Dengan perencanaan jangka panjang maka pihak yang memerintah negara bisa pada posisi yang lebih baik. Saat ini, hal tersebut belum terlihat.
Hal yang dilakukan Gerindra, sambung Suhardi, tidak hanya memberikan kritikan. Tapi, pihaknya juga memberi masukan yang sifatnya konstruktif.
Ketika ditanya apakah sudah ada komunikasi politik mengenai kemungkinan bergabungnya Gerindra dalam kabinet pemerintahan maka Suhardi menyatakan tidak dapat menjawab hal tersebut.

Hanura
Ketua DPP Partai Hanura Yuddy Chrisnandi menyatakan, posisi Partai Hanura adalah sebagai partai tengah. Dalam arti, bukan merupakan bagian dari koalisi pemerintah, tapi bukan juga oposisi.
Senada dengan Partai Gerindra maka Partai Hanura pun akan memberi dukungannya kepada pemerintahan Presiden SBY jika kebijakannya berpihak kepada rakyat yang lebih besar. Oleh karena tujuan Partai Hanura juga untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.
“Partai Hanura tidak berpikir untuk bergabung dengan pemerintah. Namun, juga tidak serta merta menjadi oposan. Kalau memang pemerintah ini baik untuk rakyat, kita dukung. Tapi, kalau kebijakannya tidak baik, kita kritisi,” tutur Yuddy.
Terkait perjalanan satu tahun pemerintahan KIB II, diutarakan Yuddy, pihaknya melihat dari sisi pembangunan ekonomi kerakyatan belum mampu menghasilkan prestasi yang berarti. Itu jika dilihat dari sisi peningkatan kesejahteraan, kemakmuran, dan pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong peningkatan pendapatan masyarakat.
“Dari sisi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi juga belum maksimal. Belum substantif menyentuh rasa keadilan masyarakat,” ujar Yuddy.
Salah satu fakta yang menjadi sorotan Partai Hanura, dikatakan, mengenai penuntasan hasil investigasi dan rapat paripurna DPR terhadap bailout Bank Century. Terlihat, pemerintah tidak bersungguh-sungguh dalam menegakkan hukum dan keadilan, serta pemberantasan korupsi secara tuntas.
Tapi di sisi lain, lanjut Yuddy, pihaknya juga melihat bahwa waktu satu tahun masih terlalu singkat bagi pemerintah untuk membuktikan prestasinya. Namun setidaknya diharapkan dalam satu tahun pemerintahan seharusnya menjadi pondasi untuk mencapai kemajuan yang lebih signifikan.
Ke depan,  dikemukakan, masih cukup banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah. Pembangunan di bidang politik dan ekonomi masih harus ditingkatkan.

PAN
Partai Amanat Nasional (PAN) yang sejumlah kadernya menjabat sebagai menteri menyatakan belum ada pembicaraan khusus terkait reshuffle (perombakan) kabinet. Demikian diutarakan Wakil Sekretaris Jenderal PAN Teguh Juwarno. Namun, terkait dengan evaluasi kinerja menteri dinilai sebagai suatu kewajaran bagi Presiden untuk melakukannya.
“Belum ada pembicaraan khusus mengenai itu (perombakan), baik di tingkat pimpinan partai maupun dengan kepala negara,” ujar Teguh. Sementara terkait evaluasi maka DPP PAN juga melakukannya secara internal.
Diutarakan bahwa PAN memandang perombakan kabinet sebagai hal yang harus dirasakan oleh Presiden. Namun, untuk ukuran baik atau tidaknya kinerja kabinet maka dilihat dari bagaimana masyarakat memberikan kepercayaan.
“Jabatan menteri adalah jabatan publik, sehingga ukuran keberhasilannya adalah apakah publik puas atau tidak. Bagi menteri yang dianggap tidak bermanfaat maka kami setuju dilakukan reshuffle,” tutur Teguh.
Sementara, PAN sendiri merasa percaya diri dengan keberadaan kader-kadernya yang kini duduk di KIB II. Diungkapkan Teguh, dari beberapa survei persepsi publik terhadap kinerja kabinet maka menteri-menteri dari PAN mendapat persepsi bagus dan positif.
Sehingga, pihaknya tidak merasa khawatir apabila nantinya dilakukan perombakan. Di sisi lain, untuk menjadi pembantu Presiden maka harus ada chemistry dalam bekerja, lalu bisa menerjemahkan dan menjalankan keinginan Presiden, serta publik yang mengapresiasi.
“Tapi, ada satu aspek lagi, yakni untuk menteri-menteri dari partai politik (parpol) maka harus ada komunikasi politik terlebih dulu dengan parpol. Sehingga, wajar jika komunikasi politik menjadi penting misalkan Presiden akan melakukan reshuffle,” kata Teguh.
Di samping itu, ketika ditanya tentang kinerja menteri yang masih kurang, diungkapkan bahwa dari catatan kritis PAN yang berdasarkan masukan masyarakat maka sektor kesehatan dan pendidikan yang masih kurang. Terjadi penurunan cukup tajam dibandingkan menteri pada periode yang lalu.
“Buktinya bisa dilihat dari keluhan tentang biaya pendidikan yang mahal khususnya bagi masyarakat miskin. Begitu juga dengan akses kesehatan yang sulit bagi masyarakat miskin. Itu fakta yang kami terima dari masyarakat. Jadi, di bidang kesra ada tantangan dan harus diberi penguatan yang lebih besar,” papar Teguh. –dmjp-

Tidak ada komentar:

Posting Komentar